JAKARTA - Konflik Yogyakarta dan pemerintah pusat soal keistimewaan harus segera diatasi untuk menghindari adanya pihak lain yang mencari keuntungan.

"Perlu dijembatani oleh pihak ketiga, baik itu oleh instansi tertentu atau budayawan yang paham masalah ini karena ini kan masalah budaya yang sudah mengakar dari dulu,"ujar pengamat politik, rocky Gerung saat dihubungi okezone, Selasa (14/12/2010).

Menurutnya,  masalah Yogyakarta yang pertama itu adalah pertandingan ego politik, antara pihak yang saling berseteru,
baik itu dari pihak istana maupun keraton. Bagi orang Yogya, perdebatan ini telah menggoreskan permasalahan budaya atau culuture yang harusnya diapahami oleh negara.

"Ketidakpekaan negara tentang situasi lokal, itu membuat pertentangan politik semakin tidak terselesaikan. Karena msing-masing punya emosi, jadi harus ada pihak-pihak yang mampu menjembatani atau mendamaikan pertentangan ini,"ujarnya lagi.

Jangan sampai dua masalah itu diekspolaitsi, entah dari komentar pusat itu tumpah jadi analisis untuk cari keuntungan, ada orang atau pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam situasi ini.

Dikatakannya kembali orang cenderung terlalu mengeksploitasi permasalahan itu menjadi sebuah perdebatan politik yang harusnya bisa diredam.

 Yogyakarta menurutnya miniature Indonesia. Banyak orang Indonesia tinggal disana, berbagai budaya dan keragaman multikuluture, otonomi.

Mestinya bisa terpahami oleh pemerintah, bahwa ini masalah budaya bukan negara.
Pemerintah harus melihat soal Yogyakarta dari sudut pandang orang Yogya juga dari kondisi social kultur yogya.